RIAUMANDIRI.CO - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin memberikan tiga catatan penting kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Tiga hal yang menjadi catatan yang disampaikan Yanuar untuk menjadi perhatian Mendagri adalah soal desa, Ibu Kota Negara (IKN), dan desain penataan daerah.

Tiga catatan itu disampaikan Yanuar dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi II dengan Mendagri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa, di Gedung Parlemen, Rabu (21/9/2022).

Politikus PKB itu menyorot tajam terkait pembangunan kapasitas aparatur desa yang dinilainya selama ini terabaikan. Kemudian juga sejumlah permasalahan di desa, seperti infrastruktur, kewilayahan, batas, pemekaran dan penggabungan desa serta persoalan lainnya.

“Selama ini kalau diperhatikan treatment yang dilakukan jauh lebih banyak ke aspek teknikal sehingga muncullah istilah bimbingan teknis. Saya kira kita harus naik satu tingkat lagi yaitu ke arah pembangunan watak dan karakter,” ujarnya.

Yanuar menegaskan, anggaran dana desa yang sudah turun dan infrastruktur di banyak tempat juga lebih baik dari sebelumnya, sehingga sudah waktunya fokus perhatian ke pembangunan kapasitas aparatur desa.

“Karena kuncinya di situ. Uang mungkin bisa banyak tiap tahun menggelontor, tapi kalau kapasitas aparaturnya tidak kompatibel dengan itu juga menjadi masalah. Saya sering mendengar keluhan aparatur di daerah semuanya klasik, menunggu dari pusat, semua menanti anggaran dari kabupaten, provinsi, dan anggaran nasional APBN,” urainya.

Menurutnya, dia jarang sekali  mendengar inovasi, terobosan, ide-ide yang bisa menyelesaikan masalah sosial kesejahteraan di daerahnya. Padahal, di lingkungan itu terdapat banyak sumber daya dan potensi, tapi karena pikirannya lebih banyak ke atas jadi persoalan yang seharusnya bisa diatasi malah terabaikan.

Ia memberi contoh bila suatu desa mempopulerkan branding sebagai desa nangka, yaitu desa yang menghasilkan buah nangka sebagai unggulan komoditasnya.  Ia mengilustrasikan, 500 pohon nangka ditanam dengan potensi panen satu pohon menghasilkan 50 buah yang harga per buahnya sekitar Rp150 ribu untuk kualitas super, maka desa tersebut akan mendapatkan pemasukan hingga miliaran rupiah saat panen.

“Tapi yang ringan-ringan seperti itu tidak menjadi atensi. Saya tidak tahu apa pikirannya tidak sampai ke situ atau bagaimana. Jelas ini bukan infrastruktur, bukan kurangnya dana desa, tapi ini soal kapasitas manusia. Jadi saya usul hari ini kita harus memberi perhatian yang jauh lebih besar kepada peningkatan kapasitas aparatur desa,” kata Yanuar.

Kemudian, hal berikutnya adalah soal desain penataan daerah. Di mana ia mengusulkan agar mendalami ulang desain otonomi daerah diletakkan di provinsi, harus terkait dengan sistem politik atau sistem hubungan pusat dan daerah, termasuk mengkaji hubungan dengan sistem pemilihan kepala daerah.

Terkait IKN, Yanuar mengutarakan hingga saat ini pihaknya hanya mengetahui laporan soal badan otorita, tetapi tidak dengan perkembangan lainnya.

“Kita betul hanya tahu soal badan otoritanya saja, progress report soal lahan bagaimana, soal Aparatur Sipil Negara (ASN) bagaimana, dan progress report soal infrastruktur bagaimana. Jauh lebih banyak kepada report yang terjadi sejak UU IKN ditetapkan. Mungkin tidak perlu dijawab hari ini, alangkah lebih bagusnya agar disampaikan secara tertulis supaya kita punya pegangan,” pungkasnya. (*)